Semua Orang Bisa Menjadi Auditor Sekarang

Header

header adsjavascript:void(0)

Semua Orang Bisa Menjadi Auditor Sekarang

Ibu Ekonomi kita, Ibu Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menteri Keuangan beliau sudah membuka sistem yang cukup transparansi terkait anggaran negara yang digunakan pemerintah. Yaitu melalui situs resmi pemerintah yang menampilkan rincian penggunaan dana yang dianggarkan negara setiap tahunnya pada data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini adalah langkah yang sangat cerdas bagi seorang yang berada di pemerintahan, karena masyarakat setiap tahunnya tentu juga ingin mengetahui digunakan seperti apa uang negara yang dikelola oleh pemerintah yang disebarkan disetiap daerah di NKRI. Hanya saja, tentu karena ini sifatnya online, secara masyarakat masih tidak memiliki power yang kuat bila saja ada kekeliruan yang ditemukan pada APBD yang terlihat disitus resmi APBD di tiap-tiap daerah.

Belum lama ini, sedang hangat berita terkait betapa gilanya nilai penggunaan dana yang tertera pada APBD Provinsi DKI Jakarta. Dimulai dari Lem Aibon yang dianggarkan sekitar Rp. 82,8 miliar, Hingga usulan anggaran untuk harga pulpen yang dipatok seharga Rp. 105.000. Kini dengan adanya transparansi atas APBD, masyarakat sudah mulai bisa mengkritik apabila ada hal yang mencurigakan, dan apabila ada hal aneh yang terlihat. Ini adalah salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan, yaitu transparansi penggunaan anggaran negara. Karena tentu konsep dasar keuangan negara demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Maka dari itu seluruh lapisan masyarakat memang perlu tahu terkait penggunaan APBD tahunan negara.


Sistem transparansi yang terbuka untuk publik seperti ini, tentu akan memperkecil celah-celah permainan (uang) dalam dunia politik. Panasnya ruang publik atas ditemukannya harga-harga yang tidak masuk akal akan mengurungkan para pelaku kecurangan dalam pengelolaan anggaran, dan mengurangi keterjadiannya. Jadi boleh dikata, kalau dengan sistem seperti ini, yang informasinya terbuka untuk publik maka secara tidak langsung publik pun dapat ikut menilai kinerja pemerintah terkait dengan pengelolaan anggaran yang ada dimasing-masing daerah. Sebut saja, sekarang ini setiap orang sudah bisa menjadi seperti Auditor. Secara tidak langsung fungsi audit dalam menilai kejanggalan pada pernyataan ekonomi seperti APBD misalnya, juga bisa difungsikan oleh ruang publik. Tentu tidak se-komprehensif dengan Auditor yang asli, paling tidak kasus dari APBD DKI Jakarta yang mematok harga pulpen Rp. 105.000 menjadi salah satu contoh nyata, bagaimana fungsi audit dalam mengevaluasi APBD dapat difungsikan oleh ruang publik. Meskipun mungkin pengaruhnya tidak begitu besar, karena ruang publik hanyalah ruang yang memberikan pandangan, politisi, kaum elite, dan pemegang kekuasaan masih memiliki power yang besar.

Akan tetapi terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap realitas dari APBD tersebut, dimana masih simpang-siur apakah memang seperti itu ataukah salah input data. Karena yang bersangkutan bahkan sempat menutup akses ke dalam situs web https://apbd.jakarta.go.id/ beberapa hari yang lalu. Hal ini tentu akan menjadi bahan obrolan yang sangat panas di ruang publik. Pemerintah perlu memberikan jawaban yang tegas meskipun sifatnya (mungkin) sedikit mengibuli rakyat.



Post a Comment

0 Comments