My Unfair Nation: Freedom of Expressions Paradox

Header

header adsjavascript:void(0)

My Unfair Nation: Freedom of Expressions Paradox

Bisa dikatakan bahwa di Indonesia ini, seluruh rakyat umumnya sudah tahu kalau kita ini hidup sebagai warga negara Indonesia diberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin hal itu. Itu adalah hak seluruh masyarakat di negara. Meski demikian, ada saja oknum-oknum tertentu yang seringkali berusaha memberikan batasan hak-hak dasar warga negara tersebut. Entah karena motif kepentingan pribadi, ataukah kelompok.


Sejak runtuhnya rezim Orde Baru masyarakat sudah mulai merasakan nyamannya hidup berbangsa dan bernegara. Tekanan-tekanan dan aturan-aturan yang terlalu membatasi, dan sifatnya cenderung otoriter pun perlahan mulai sirna. Harusnya reformasi menjadi momen perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Bukan kembali ke masa-masa kelam lagi. Jika saat itu media, dan jurnalis tidak menemukan fitrahnya sebagai jurnalis yang dapat menampakkan kebenaran dan realita, maka tujuan adanya reformasi adalah untuk mengembalikan hak-hak media dan jurnalis itu. Tanpa adanya lagi pembatasan-pembatasan yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat. Rocky Gerung bilang, reformasi itu adalah tonggak dikembalikannya akal sehat.

Akhir-akhir ini ada-ada saja polemik yang terjadi di ruang publik yang dikarenakan beberapa orang merasa bahwa haknya sebagai warga negara seakan-akan dirampas. Kali ini akan diulas sedikit terkait hak kebebasan berekspresi yang dijamin negara. Karena selain sebagai hak konstitusinal, kebebasan berekspresi juga merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki manusia. Beberapa tahun silam, UU ITE yang beberapa pasalnya yang ditolak oleh beberapa orang termasuk Aliansi jurnalis Independen (AJI) Indonesia gencar-gencar melakukan gerakan pengawalan Revisi terkait UU ITE yang nampak bertolakbelakang dengan asas kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Masyarakat umumnya juga sudah tahu bahwa negara secara konstitusinal di dalam UUD sedari dulu memberikan jaminan akan hal itu. Hal ini nampak jelas di Pasal 14, 23, dan 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga di TAP MPR RI tentang Hak Asasi Manusia.

Hanya saja terkait kebebasan berekspresi ini, ada lagi muncul isu dimana akan disahkannya regulasi yang sifatnya bertolak belakang dengan asas kebebasan berekspresi tersebut. Yaitu RUU Permusikan. Ini seperti paradoks. Negara menjamin rakyatnya untuk bebas berpendapat dan mengungkapkan ekspresi, tapi negara juga tidak mau memberikan kebebasan itu secara penuh. Bahkan cenderung memihak hanya kepada pihak-pihak tertentu. Setelah munculnya isu terkait RUU Permusikan, beberapa hari kemarin baru saja muncul aturan baru dari KPID Jawa Barat, kalau tidak salah memberikan pelarangan kepada penyiaran yang ada di Televisi dan Radio terkait lagu-lagu tertentu (ada 17 lagu) yang menurut mereka lagu tersebut dapat membawa malapetaka. Dari sekian banyak lagu hits di jaman sekarang, mereka hanya mem-ban 17 lagu yang dianggapnya cabul. Tentu aturan ini sangat kontroversial terkait kurang jelasnya landasan perumusan aturan tersebut.


Aturan ini ditujukan untuk melindungi anak-anak dari konten-konten dewasa yang bebas disiarkan di media-media mainstream. Hanya saja karena kemunculannya yang secara tiba-tiba dan kurang jelasnya landasan penetapannya, aturan ini justru menjadi perbincangan panas di ruang publik. Teman-teman Opini ID mengulas hal ini secara singkat di Youtube. Cek disini. Mereka beranggapan bahwa aturan ini sangat tidak jelas landasannya. Jika demi menghindari konten-konten cabul, lantas bagaimana KPID melakukan penilaian atas suatu karya. Ada banyak distorsi atas aturan yang kurang jelas ini. Seperti lagu yang disensor itu yang bagaimana? Lirik cabul itu seperti apa? Dan yang menilai dan membuat aturan siapa? Maka hal ini kata mereka, akan membatasi kreatifitas para musisi. Misal saja ada lirik, "Kau tusuk aku dari belakang". Apa lirik itu otomatis terindikasi cabul? Lagian kita juga tidak bisa semena-mena menghakimi penikmat musik bahwa dia menikmati musik karena adanya unsur cabul. Bagaimana kalau misalnya penikmat musik hanya menikmati instrumentalnya saja?

Aturan ini bahkan sampai-sampai dikomentari oleh kreatornya langsung, yaitu abang Bruno Mars. Melalui twitternya dia menyampaikan kekesalannya atas pelarangan lagu, Versace on The Floor nya di media-media penyiaran di Jawa Barat. Kalo gini kan malunya juga bukan kita yang tanggung sendiri, tapi bareng-bareng.


Sama dengan RUU Permusikan, sederet musisi tanah air tentu menolak untuk mengafirmasi RUU Permusikan ini. Ada beberapa pasal yang dianggap ngaret dan ngawur. Hal ini yang akan membatasi kreatifitas para musisi, dan juga bersifat menindas musisi. Opini ID mengulas 4 pasal yang cukup bermasalah. Seperti pasal 5 yang bertolak belakang sama kebebasan berekspresi yang dijamin UUD. Karena ada 4 poin yang multitafsir, menista, menodai, melecehkan, dan memprovokasi. Jadi ada potensi musisi dilaporkan dengan deli RUU Permusikan ini hanya atas dasar kebencian dan mencari-cari celah untuk mengaitkannya dengan poin penistaan, pelecehan, dan provakasi. Itu sangat berpotensi terjadi. Karena musisi itu membuat karya berdasarkan dari apa yang mereka dengar, lihat, dan rasakan. Kalau dipukul rata begini kan sangat tidak fair, iyakan? Ada juga di pasal 10, yang membatasi distribusi karya musisi yang harus didistribusi lewat industri yang besar saja. Deli ini terlihat sangat berpihak kepada pengelolaan bisnis. Padahalkan musisi membuat karya tidak semata-mata untuk uang, tapi pelampiasan ekspresi yang dirasakannya. Juga acara yang dibuat harus lewat ijin. Kalau yang dulu-dulu tidak terlalu berdampak buruk, kenapa prosedurnya harus dibikin menjadi ribet? Pasal 32, terkait sertifikasi musisi. Karena tim penilai yang dapat dipercaya untuk memberikan penilaian atas musisi siapa? Dan juga pasal 42 yang mewajibkan para pelaku usaha, seperti restauran, hotel, dan tempat hiburan lainnya untuk memainkan musik tradisional. Ini bukan persoalan musik tradisionalnya, tapi persoalan tempat usaha yang tidak semua pantas dimainkan musik-musik, apalagi musik tradisional. Lantas kenapa dalam pasal ini dikatakan pelaku usaha untuk "wajib" memainkan musik tradisional? Ulasan lengkapnya dapat anda lihat disini.


Harusnya jika ingin membuat peraturan, bukan yang sifatnya mencederai para kreator dan menguntungkan para industri besar atau pebisnis. Jadinya berat sebelah kan. Apalagi terkait penciptaan karya seperti musisi. Harusnya para legislator membuat hukum yang lebih fokus terhadap pelanggaran yang sering terjadi. Seperti pembajakan, peredaran musik, dan fasilitasnya. Coba anda lihat di USA, ada yang dinamakan music modernization app, kalau tidak salah hal ini mengatur bagaimana para penyedia layanan pemutaran musik lewat media-media tertentu untuk memberikan royalti kepada para kreator musik. Tidak membebaskan adanya pembajakan karya dan peredaran musik tanpa memberikan imbalan kepada pencipta atau kreator musik. Jika sudah seperti ini, kesannya para legislator seperti hanya mementingkan pihak-pihak tertentu dalam membuat ketetapan atau peraturan. Padahal ada banyak hal yang bisa diberikan pelarangan atau batasan dalam hal terkait penyiaran atau penayangan di media-media yang ada, utamanya di media online.

Harusnya juga dalam penetapan dan perumusan aturan, aturan itu tidak boleh bersifat membatalkan aturan sebelumnya. Jika aturan yang sudah ada di UUD mengatakan bahwa hak setiap warga negara untuk bebas mengungkapkan ekspresinya dan mengutarakan pendapatnya, lantas untuk apa dibuatkan lagi aturan baru yang sifatnya membatalkan aturan tersebut?

Post a Comment

9 Comments

  1. Sebenarnya kita sebagai konsumen, baik itu untuk tontonan, musik, dan sebagainya, harusnya lebih bijak memilih yang pantas buat kita.
    Kalo gak suka ya tinggalkan.

    ReplyDelete
  2. Kalau mau dibilang cape yah mungkin cape, tapi insan musik memang harus terus berjuang jangan sampai DPR menyetujui RUU ini menjadi undang-undang.

    ReplyDelete
  3. Saya merasa aneh juga rencana itu. Hal sederhana dibuat ribet. Binun.

    ReplyDelete
  4. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik soal permusikan ini. Jangan sampai mengebiri kreativitas para musisi kita.

    ReplyDelete
  5. hahaha sertifikasi musik is a real joke!
    mana mungkin seniman disertifikasi, padahal apa yang mereka hasilkan adalah sesuatu yang berhubungan dengan selera, dan tidak ada yang bisa mengukur secara absolut sebuah selera.

    ReplyDelete
  6. Ribet juga yah jika harus membatalkan aturan yang sudah ada.Cukup membuat pusing.

    ReplyDelete
  7. Ehh,,ada komentar PAS..hehe

    Rocky Gerung bilang, reformasi itu adalah tonggak dikembalikannya akal sehat.


    Sangat setuju dengan komentar Bung Rocky Gerung..

    ReplyDelete
  8. Berarti saya tertinggal banget ya. Baru tahu ada RUU Permusikan ini. Tapi klu pendapat saya pribadi, justru lebih bahaya lagi klu kita (orang awan) menikmati lagu yang justru liriknya itu tidak mengedukasi atau bahkan menjerumuskan. Anak2 sekarang juga lagunya pada ikut lagu2 orang dewasa...

    ReplyDelete
  9. saya baru tahu ada lema 'deli' dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan undang-undang. artinya apa yah? soalnya saya cari di kamus artinya malah lain: daun tembakau yang dikirim ke Eropa untuk dijadikan daun penggulung rokok cerutu;

    ReplyDelete