My Unfair Nation : Yang Gaji Kamu Siapa?

Header

header adsjavascript:void(0)

My Unfair Nation : Yang Gaji Kamu Siapa?

Apa jawaban anda atas pertanyaan “Yang gaji kamu siapa?” yang sempat panas beberapa hari kemarin? Mungkin jawaban yang tepat menurut kebanyakan orang adalah dari pajak, dan pajak tentu dipungut dari rakyat. Jadi gaji kamu itu tentu dari rakyat. Kalau menurutku, itu sudah benar. Hanya saja jawaban yang terlintas dan terbayang di benakku lebih kejam dibanding dari sekedar jawaban “Dari rakyat”.



"Kenapa sih sistem pajak ini dikasih rumit, harusnya orang2 pajak bersyukur kalau orang seperti saya yang mengelola sawah dan berpenghasilan dari sawah ini melaporkan dan membayar pajak. Tapi kenapa sih dipersulit lagi, padahal banyak orang2 diluar sana yang berpenghasilan lebih dari saya, tapi tidak mengurus pajak". 

Seperti itulah komentar salah seorang Wajib Pajak (WP) saat melakukan pelaporan perpajakan berupa SPT Tahunan. Dia berkomentar atas perlakuan sistem perpajakan yang dirasanya tidak begitu adil. Dia merasa dengan berbuat baik terhadap negaranya, dia masuk ke dalam perangkap dua arah.

Saat magang di Kantor Pelayanan Pajak, saya menjumpai beberapa WP yang berkeluh-kesah atas sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Padahal kita semua tahu bahwa Kemenkeu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan sistem perpajakan negara seproporsional mungkin. Supaya baik untuk negara, dan baik untuk rakyat. Faktanya Kemenkeu memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat terkait penggunaan APBN negara melalui situs resmi Kemenkeu.go.id. Meskipun tidak semua lapisan masyarakat tahu dan punya akses informasi untuk itu, paling tidak citra Kemenkeu terkesan lebih transparan bila seperti ini.

"bapak dulu buat kartu NPWP ntuk apa?"

"Ya ini cuma inisiatif sendiri dek, saya orangnya taat. Kalau ada penghasilan begini ya dilaporkan semuanya. Biar jujur."

Percakapan singkat itu segera saya hentikan, takutnya nanti alurnya mengarah ke hal-hal yang dapat menurunkan citra Perpajakan di masyarakat.

Iya biasanya kan orang buat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kalo ada keperluan yang urgen. Tapi alasan bapak yang satu ini benar-benar mantap.

Bagi yang belum tahu, setiap orang yang memiliki NPWP adalah Wajib Pajak (Objek Pajak berupa pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan) di Indonesia yang memiliki kewajiban perpajakan berupa melapor dan membayar pajak (jika ada). Jadi jika anda memiliki kartu NPWP, maka anda wajib melakukan pembayaran pajak jika anda berpenghasilan, dan wajib melakukan pelaporan perpajakan setiap tahunnya meskipun tanpa adanya kegiatan usaha, atau tanpa melihat apakah anda berpenghasilan ataukah belum. Batas pelaporan perpajakan untuk orang pribadi aturan standarnya yaitu dari 1 Januari sampai 31 Maret setiap tahun, dan untuk badan lebih panjang satu bulan yaitu sampai akhir bulan April. Bagaimana jika anda lewat dari batas pelaporan? Maka anda akan dikenakan denda senilai 100.000 rupiah. Tanpa kenal penghasilan anda berapa, biaya hidup anda berapa, anda berpenghasilan atau tidak. Pokoknya anda punya NPWP dan lewat batas pelaporan masih belum melakukan pelaporan perpajakan. Maka denda akan berlaku untuk anda. Khusus untuk kebijakan denda ini, salah satu hal yang paling banyak dipertanyakan oleh Wajib Pajak saat saya magang di Kantor Pelayanan Pajak.

Peraturan perpajakan memang belum begitu mutakhir di Indonesia. Apalagi Perpajakan juga merupakan salah satu sentral pendapatan negara yang sangat berpengaruh besarSebut saja bagaimana bingungnya pemerintah dalam mengkategorikan unit-unit usaha sebagai objek pajak. Seperti yang terjadi pada Sevel (Seven Eleven) dahulu yang terkena double pembayaran pajak. Karena kategori usahanya termasuk dua, yaitu restauran (menyajikan makanan dan melayani ots) dan juga retail (menyediakan makanan untuk dijual ke konsumen). Prof Rheinald Kasali mengupasnya lebih detil dalam bukunya "Disruption". Sama juga bagaimana bingungnya pemerintah dalam mengatur kebijakan perpajakan terkait online-shop dan marketplace. Seperti sistem-sistem yang lainnya, sistem perpajakan pun juga masih banyak kekurangan, ya toh pada dasarnya sistem besar yang berlaku di negara juga manusia sendiri yang membuatnya. Kecuali negara islam.

Ada beberapa hal yang membuatku bingung terkait sistematika perpajakan yang berlaku di negara kita ini, Indonesia. Mungkin karena saya tidak begitu punya nilai bagus saat mata kuliah perpajakan. Tapi menurutku, terkhusus perlakuan pajak terhadap Wajib Pajak yang berpenghasilan menengah kebawah, bagiku terlihat cukup mengerikan. Kita ulas satu-per-satu.

Untuk saat ini mungkin kita ulas tiga hal sederhana saja terlebih dulu. Pertama terkait sistem perpajakan UMKM, yaitu PPH Final berdasar dari PP 46 2013 (sebesar 1%) dan sekarang PP 23 2018 (sebesar 0.5%). Kedua terkait pengenaan denda pada kebijakan pelaporan dan pembayaran pajak. Ketiga terkait penilaian atas Data Keuangan atau Laporan Keuangan UMKM, yaitu bagaimana Data Keuangan UMKM itu dinilai kewajarannya sedangkan mereka tidak diaudit.

1. PPh Final UMKM
Bagi yang belum tahu, jadi sistem perpajakan untuk orang pribadi (WP Pribadi) yang menjalankan usaha sendiri, akan dikenakan pajak PPH Final UMKM sebesar 1% untuk peraturan lama dan 0.5% untuk peraturan baru. Jadi caranya yaitu dengan mengalikan total omzet atau penghasilan bruto selama setahun dengan tarif pajak, yaitu 1% dan 0.5%. Kebijakan baru sebesar 0.5% baru diterapkan pada masa pajak Juli 2018.  Seperti pedagang asongan, warung makan, warung kopi, penjual ikan atau penjual sayur di pasar, penjual semen, penjual pakaian (cakar), dan usaha lainnya yang memberikan penghasilan. Jadi peraturan perpajakan ini semua Wajib Pajak kena. Tidak memperhatikan apakah usaha yang dijalankan itu untung ataupun rugi. Intinya ada penghasilan, maka ditariklah pajak sebanyak (0.5% x penghasilan bruto setiap bulannya).

Bisa diperhatikan bagaimana sistem perpajakan PPH Final atas UMKM ini bekerja. Jika suatu usaha berpenghasilan anggaplah Rp. 3.000.000 per bulan, berarti unit usaha tersebut perlu melakukan kewajiban pembayaran pajak sebesar Rp. 15.000 (3.000.000 * 0.5%). Anggaplah usaha itu adalah usaha toko bangunan, jualan semen. Untungnya paling banyak Rp. 2.000 untuk satu jualan. Harga beli semen Rp. 45.000 tambah keuntungan diharap di genapkan saja jadi Rp. 2.000. Jadi semennya dijual seharga Rp. 47.000. Jika penghasilan perbulan sebanyak Rp. 3.000.000, maka total penjualan sekitar 64 buah. Keuntungan yang didapat adalah Rp. 2.000, dikalikan jumlah unit penjualan yaitu 64 buah, jadi dari penghasilan sebanyak Rp. 3.000.000 itu keuntungan yang didapat hanya sebesar Rp.128.000 (unit jual yaitu 64 * keuntungan per unit 2.000).

Ini asumsi awal, belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan si Wajib Pajak dalam menjalankan usahanya. Biaya pekerja lepas (pegawai), biaya operasional, biaya transport,  angkut,  dan biaya lainnya. 

Jika keuntungan Rp. 128.000 itu kita bandingkan dengan kewajiban pembayaran pajaknya sebanyak 0.5% dari penghasilan Rp. 3.000.000 sebesar Rp. 15.000. Itu artinya keuntungan bersih dari penghasilan 3.000.000 tadi hanyalah senilai Rp. 113.000 (128.000 - 15.000). Artinya pajak paling tidak meraup 7% dari keuntungan bersihnya, dan ini berputar terus setiap bulan selama setahun. Sekilas nampak tidak begitu membebani, karena Rp. 128.000 itu belum termasuk faktor-faktor pengurang lainnya.

Menurut saya, kebijakan pajak untuk UMKM ini mungkin baiknya tidak untuk keseluruhan omzet saja atau peredaran bruto. Tapi taksiran keuntungan (laba)  yang diperoleh. Karena bisa anda bayangkan bagaimana jika usaha itu rugi? Dia tetap wajib bayar pajak, karena dia ada penghasilan pada masa tahun pajak berjalan. Hanya saja pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya. Tapi jika tarif PPh Final ini dikenakan hanya untuk usaha yang mendapatkan keuntungan saja, mungkin hal ini bisa menjadi hal yang tidak begitu membebani para WP yang menjalankan usahanya sendiri. Mungkin karena alasan ini beberapa WP jadi malas untuk mengungkapkan data keuangan yang sebenarnya jika menyangkut pajak.

Beberapa hari yang lalu saat melakukan pelayanan pelaporan pajak, seorang WP bertanya terkait hal ini. Juga terkait denda perpajakan, sebut saja abang Jack. Dia seorang WP yang menjalankan usaha bebas yaitu menjual pakaian dan barang-barang campuran di suatu tempat, bisa dibilang pedagang kaki lima. Terlihat dari daftar peredaran bruto yang dilaporkannya yaitu rata-rata perbulan sebanyak Rp. 2.200.000 sampai Rp. 2.500.000. Dia bercerita soal seberapa sedikitnya keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankannya daripada tarikan pajak yang disetorkannya. Saya sarankan dia untuk melakukan pencatatan yang lebih rinci. Bukan bermaksud memberatkan, tapi paling tidak jika dia membuat perincian atas pengeluaran dan pemasukan dana yang dikelolanya. Sebut saja seperti ini, saya memberikannya contoh atas masa pajak yang dibayarkannya pada penghasilan Rp. 2.500.000. Jika total penghasilannya perbulan dia laporkan sebesar itu tanpa pengurangan biaya-biaya sebelumnya, maka pajak yang wajib dia bayar adalah Rp. 12.500. Tapi sebut saja jika dia memberikan gaji pada pegawai sebesar 200.000 perbulan. Berarti penghasilannya Rp. 2.300.000, jika dikalikan tarif pajak 0.5% maka memberikan hasil sebanyak Rp. 11.500. Menurutku perbedaannya hanya seribu rupiah saja, tapi bagi beberapa WP yang menjalankan usaha nilai sebesar ini, itu mungjin sangat berarti. Pasti.

Menurut saya peraturan ini cukup menekan UMKM. Mungkin tidak begitu terlihat menekan, hanya saja karena aturan ini berlaku umum juga bagi WP yang menjalankan usaha kecil-kecilan, tentunya merasakan hal yang berbeda dibandingkan WP yang usahanya lumayan memberikan hasil yang cukup banyak, seperti pada takaran penghasilan Rp.10.000.000 sampai Rp. 30.000.000 per bulan. Mungkin bagi mereka pajak sebesar Rp. 150.000 tidak terlalu berpengaruh atas penghasilan Rp. 30.000.000 itu. Tapi lain halnya bagi mereka yang berpenghasilan lebih rendah dari itu, seperti yang saya contohkan tadi. belum lagi jika WP tersebut menjalankan usahanya terbelit utang. Utang yang terus diputar untuk menjalankan usaha kecilnya, dan akumulasi penghasilan bruto (omzet) tidak dipengaruhi oleh utang. Berapa banyak pun utangnya ya penghasilan yang dilaporkannya tetap segitu, dan tentu pajak yang dibayarkannya juga tetap seperti itu.

2. Denda Keterlambatan Pelaporan Pajak Tahunan
Denda keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak juga lumayan membebani para WP.  Kali ini kita fokus saja atas denda keterlambatan pelaporan pajak karena sifatnya umum dan menyeluruh. Jadi jika ada WP pribadi yang terlambat melakukan pelaporan perpajakan selama dia masih berstatus Wajib Pajak, maka sanksi yang dikenakan rata. Sebesar Rp. 100.000. Jika tahun ini telat lapor, maka dendanya tetap Rp. 100.000. Sama dengan yang terjadi di tahun lalu ataupun tahun depan. Apesnya adalah, kebijakan ini juga berlaku kepada WP yang tidak berpenghasilan atau tidak memiliki aktifitas yang memberikannya penghasilan. Entah dia mau kuliah atau pengangguran, jika dia tidak melakukan pelaporan pajak pada masa pelaporan (1 Januari sampai 31 Maret) maka tetap akan dikenakan denda.

Beberapa WP yang saya temui seringkali mengeluhkan soal denda ini. Banyak yang memakai deli "Saya kan tidak berpenghasilan, saya tidak kerja, saya masih kuliah". Tapi aturan tetaplah aturan, kalau kamu tidak melapor ya kena denda. Kalau kamu mau melepaskan kewajiban untuk melapor pajak ya non-aktifkan saja kamu punya NPWP..

Saya setuju dengan Kemenkeu atas kebijakan ini, toh nyatanya semua WP diberikan waktu yang cukup lama untuk melakukan pelaporan perpajakan tahunan. 3 bulan. Hanya saja jika kita melihatnya lebih luas lagi, tidak semua WP memiliki akses yang mudah untuk itu, seperti salah seorang WP yang datang kepada saya saat pelayanan pelaporan pajak. Katanya anaknya itu tinggal di daerah pedesaan, butuh waktu 3 jam lebih untuk ke daerah kota untuk pergi ke kantor pajak. Mungkin kalian akan berkata, "Bukannya sifat pelaporan sekarang sudah berbasis online? Dimana saja bisa?". Iya itu benar, hanya saja ada beberapa prosedur yang anda harus lakukan itu di kantor pajak terlebih dahulu, seperti melakukan pengecekan pembayaran pajak, dan melakukan aktifasi akun DJPOnline untuk akses pelaporan pajak secara online.

Makanya beberapa WP yang belum menyadari bahwa dia telat ataukah jarang melakukan pelaporan pajak tahunan, merasa santai untuk tidak melakukan pelaporan pajak tahunannya dari awal Januari sampai di akhir Maret. Kenapa? Mungkin alasan karena mereka tidak tau bahwa ada kewajiban seperti ini jika saya memegang kartu NPWP. Nanti setelah ada peringatan dari Direktorat Jenderal Pajak, barulah disadarinya ternyata selama 3 tahun terakhir dia tidak melakukan pelaporan perpajakan. Maka Rp. 300.000 harus disediakannya untuk dikeluarkannya dari saku. Hal lebih mendalam terkait denda mungkin akan kita bahas lebih lanjut di bacaan selanjutnya.

3. Penilaian Data Keuangan UMKM
Jika badan atau perusahaan yang besar menerbitkan laporan keuangan yang cukup komprehensif dan sudah diaudit, lantas bagaimana dengan UMKM?

UMKM tentu tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pernyataan atas kewajaran Data Keuangannya. karena tentu tidak semua UMKM memiliki Data Keuangan yang kompleks. Paling mentok hanya menampakkan data keuangan yang berupa pengeluaran dan pemasukan saja. Lalu untuk menilai kewajaran atas Data Keuangan UMKM siapa yang memiliki kewajiban atas itu? Dari yang saya ketahui, AR (Account Representative) adalah orang yang bertanggungjawab atas itu. Lantas bagaimana bentuk penilaiannya?

AR atau Account Representative adalah orang yang bertanggungjawab atas beberapa WP yang dipegangnya. Setiap NPWP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak pasti memiliki satu orang AR. AR bertugas sebagai pengawas WP, memberikan arahan, dan tempat WP untuk berkonsultasi terkait perpajakan. Tentu AR sifatnya memudahkan akses perpajakan bagi masing-masing WP. Hanya saja tugasnya untuk melakukan penilaian atas kewajaran Data Keuangan UMKM masih membuat saya bingung. Jika dalam melakukan audit, selalu ada dasar dan acuannya seperti PSAK 45, lantas AR dalam melakukan penilaian acuannya apa? Saya belum tahu pasti aturannya bagaimana hanya saja menurut saya, dasar penetapan yang seperti ini harus dibuatkan kebijakan yang jelas. Karena jika Kemenkeu RI berkeinginan untuk memberikan data keuangan negara yang lebih transparan, maka kebijakan dan dasar kebijakan yang diambil juga harusnya transparan. Agar pertanyaan-pertanyaan WP kepada pegawai pajak tidak diberikan jawaban-jawaban yang sifatnya fundamentalisme, seperti "Ini sudah ketentuan pajak Bu", "Ini sudah aturan dari Pusat Pak".

UMKM di negara berkembang seperti Indonesia tentu sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi negara. Munculnya unicorn-unicorn baru memberikan dampak yang lebih signifikan di tahun 2018 dan 2019 kedepan.

Hanya saja bila sistem perpajakan tidak membawa kemakmuran tapi malah memberikan tambahan beban bagi masyarakat, tentu saja harus selalu ada perbaikan atas itu hingga tatanan sistem yang berlaku dapat menyesuaikan diri dari generasi ke generasi yang baru. Hukum mau tak mau harus selalu melihat dari dua sisi, bukan hanya satu sisi saja. Belum mapannya sistem perpajakan yang sudah lama berjalan, apalagi dengan munculnya usaha-usaha kreatif yangbtidak bisa dibendung lagi. Membuat para regulator harus berpikir keras untuk menciptakan regulasi terkait perpajakan yang relevan dan tepat bagi semua masyarajat yang berpenghasilan di dalam negara. Mudah saja bila saya bandingkan para pemilik usaha UMKM tadi yang membayar pajak dari penghasilannya yang masih kecil, dibandingkan dengan para selebgram dan youtuber yang lebih besar penghasilannya tapi belum jelas regulasi perpajakannya.

Bila kembali lagi ke pertanyaan pertama saya yang tadi terkait apa jawaban anda atas pertanyaan "Siapa yang gaji kamu?",  apakah "dari rakyat" sudah bisa memuaskannya?

Post a Comment

13 Comments

  1. Buat saya, sistem sekarang sudah lumayan memudahkan. Apalagi sudah bisa melaporkan pajak secara daring.

    ReplyDelete
  2. Saya juga awalnya punya NPWP karena semacam pemaksaan saat itu, ketika semua orang di kantor disuruh untuk buat NPWP karena menurut informasi di wajibkan. Sampai pada saat saya pindah kantor terjadi kesalahan pencatatan.

    ReplyDelete
  3. dulu saya bikin npwp biar nda perlu bayar biaya fiskal kalo ke luar negeri :D
    tapi sistem perpajakan sekarang sudah jauh lebih baik kok...
    yang agak mengganggu itu kalo misalnya kita punya usaha, usaha kita harus bayar pajak, trus kita sebagai pemilik juga diharuskan bayar pajak penghasilan, padahal kan penghasilan kita ya dr usaha itu... jadinya kan seperti bayar pajak dobel dobel :’(

    ReplyDelete
  4. Saya juga punya NPWP.kalau laporan wajib pajak itu, Alhamdullilah tiap tahun tidak pernah telat..

    Saya cuma protes kalau aparat atau ada ASN yang memperlakukan rakyat kecil dengan tidak adil dalam pelayanan publik..Dari Rakyat untuK Rakyat..ingat itu aja.

    ReplyDelete
  5. Sistem pembayaran pajak lebih mudah sekarang ya tapi masih harus banyak disosialisasikan ya karena masih banyak juga yang belum tahu.

    ReplyDelete
  6. Saya punya kartu NPWP tetapi tidak pernah berurusan dengan pajak kecuali bayar pajak rumah. Saya perhatikan, pajak penghasilan langsung terpotong di daftar gaji. Semoga benar, karena kalau tidak banyakmi itu denda pajakku yang harus dibayar.

    ReplyDelete
  7. Duh, saya kayaknya nda pernah lapor pajak deh ๐Ÿ˜… kukira nda wajibji itu. Saya punya nomor NPWP tapi tidak punya kartunya. Itu bagaimnaa yah?

    ReplyDelete
  8. This! Jadi saya bikin npwp tuh sekitar akhir tahun 2017 trus waktu itu memang disuruh laporan tiap awal2 tahun tapi tidak pernah kulakukan hingga sekarang karena ada org kantor yg bilang udah diurus sama kantor pelaporannya. Jadi Kepikiran lagi nih soal pelaporan tahunan huuhuhu

    ReplyDelete
  9. Waduh saya juga udah bikin NPWP dari tahun 2016/2017 klu nggak salah dan sampai sekarang nggak pernah melapor berarti kena denda juga ya? Baru tahu saya mengenai denda bagi pemilik kartu NPWP sekali pun tidak berpenghasilan.

    Thanks for sharingnya ya kak.

    ReplyDelete
  10. Untung saya NPWP dari orang tua selalu mengingatkan hehehe. Pajak harus dibayar tuntas~

    Thanks for sharing kak. Suka tulisan kek gini nih

    ReplyDelete
  11. Sebagai pelaku umkm, saya malah hanya mengandalkan nota saja, tanpa pembukuan ��

    ReplyDelete